Selama tiga hari, Yayasan SHEEP Indonesia bersama tujuh lembaga mitra menyelenggarakan Lokakarya dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API) berbasis lanskap untuk organisasi masyarakat sipil (OMS) lokal di Lombok Utara. Kegiatan ini diikuti oleh 14 peserta dari tujuh organisasi dan difasilitasi oleh Tri Sulistyowati dan Suparlan (staf manajemen bencana YSI).

Lokakarya & Pelatihan Advokasi ini diselenggarakan dengan latar belakang kondisi lanskap Lombok Utara dan kawasan Rinjani yang kerap berhadapan dengan gempa bumi dan kekeringan. Situasi tersebut menuntut adanya penguatan kapasitas advokasi agar organisasi masyarakat sipil dapat mendorong kebijakan yang berpihak pada pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Hari pertama diisi dengan pemahaman dasar tentang advokasi. Peserta diajak meninjau konteks PRB dan API berbasis lanskap melalui kajian dokumen kebijakan. “Dalam tiga hari ke depan, diharapkan terbangun kolaborasi antar CSO lokal dalam advokasi PRB dan API, khususnya di Lombok Utara. Kegiatan ini juga diharapkan mendorong lahirnya kebijakan pemerintah yang memasukkan PRB dan API dalam perencanaan,” ujar Tri di sela pemaparannya. 

Pada hari kedua, peserta merumuskan isu prioritas dari tiga sektor utama: ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Isu yang muncul antara lain tata kelola sampah yang belum optimal, belum adanya sistem peringatan dini, lemahnya tata kelola air, minimnya pelibatan kelompok berisiko dalam pembangunan, serta rendahnya kapasitas kelembagaan desa dalam PRB dan API. Dari diskusi ini lahir tujuan advokasi, yaitu mewujudkan pengelolaan kawasan berkelanjutan melalui peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan tata kelola dan kelembagaan desa, pelestarian sumber daya alam, peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan, serta penguatan sistem ketahanan pangan dan mitigasi bencana. “Hari kedua menjadi momentum penting dalam merumuskan arah advokasi bersama,” ujar Fauzi-Manager Area Wilayah Lombok. Peserta juga berlatih menyusun tujuan dan tuntutan advokasi, serta mengidentifikasi pemangku kebijakan menggunakan metode persona.

Hari ketiga difokuskan pada perumusan strategi advokasi. Peserta melakukan simulasi atau role play dengan berbagai bentuk advokasi, mulai dari lobi kebijakan, aksi demonstrasi, hingga kampanye melalui media sosial. Kegiatan ditutup dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disepakati bersama.

Ketujuh lembaga ( Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Lombok Utara, YLKMP, AMPH, GPA Santong, Walhi NTB, Konsepsi NTB, dan HWDI) menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proses advokasi. Mereka bersepakat untuk mengawal RTL guna memperkuat ketangguhan masyarakat melalui lima isu prioritas yang telah dirumuskan, yaitu tata kelola sampah, penguatan sistem peringatan dini, perbaikan tata kelola air, pelibatan kelompok berisiko, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa.